Secara Moral dan Politik, SBY Terikat Rekomendasi Tim Delapan

Sabtu, 21 November 2009 | 10:27 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anjuran tak mengabaikan rekomendasi Tim Delapan lagi-lagi dilayangkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menyampaikan sikapnya pada 23 November mendatang.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Bachtiar Effendi, mengatakan, Presiden harus mengikuti rekomendasi Tim Delapan yang dibentuknya sendiri.
"Presiden yang membentuk Tim Delapan, secara moral dan politik terikat dengan rekomendasi tim itu. Kalau tidak digunakan rekomendasinya, buat apa membentuk tim?" kata Bachtiar, pada diskusi "Pasca Rekomendasi Tim Delapan", di Jakarta, Sabtu (21/11).
Ia sepakat bahwa Presiden harus menelaah dan melakukan kajian terhadap butir-butir rekomendasi yang diterimanya. Presiden juga diingatkan agar berani mengambil langkah tegas jika diketahui adanya informasi yang tidak benar yang diberikan kepadanya oleh jajaran kepolisian dan kejaksaan.
"Yang paling harus kita percaya memang rekomendasi Tim Delapan yang independen. Maka, Presiden harus meminta pertanggungjawaban kalau Kapolri atau Jaksa Agung ternyata melaporkan sesuatu yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan Tim Delapan," ujarnya.
Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Rudi Satrio, berpendapat, pernyataan Presiden, "Jangan paksa saya", saat menyampaikan tanggapan terhadap rekomendasi Tim Delapan dinilai tidak tepat. "Presiden justru harus memaksakan dirinya untuk melihat rekomendasi tim," kata Rudi.
Namun, ia tak setuju jika kasus dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit-Chandra, yang menjadi pangkal persoalan dibiarkan masuk ke pengadilan. Kasus ini, menurutnya, membutuhkan penyelesaian yang cepat sekaligus meredakan polemik antar-institusi penegak hukum.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, yang juga mantan anggota Tim Delapan, memastikan sikap Presiden akan tetap disampaikan pada hari Senin pekan depan. Dikatakannya, Presiden memerlukan waktu untuk mendalami dan meminta keterangan dari Polri dan Kejaksaan Agung.
"Persoalan ini tidak hanya masalah yuridis, tapi ada juga masalah politis dan sosiologis. Suara grass root akan menjadi pertimbangan. Presiden pastinya tidak ingin bertentangan dengan aspirasi rakyat," kata Denny.

Admin Blog Ini mengomentari:
Karena masalah ini ada saja yang berkomentar seperti ini :

ricky akbar nasution @ Sabtu, 21 November 2009 | 14:53 WIB
LEBIH CEPAT LEBIH BAIK !!!!

Linde @ Sabtu, 21 November 2009 | 14:13 WIB
Kalau presiden SBY bagian dari Kejahatan perekongkolan Hukum,jelas dia tak akan peduli tim independen. SBY itu Kepala negara atau kepala desa....

H.Lutfil Hakim @ Sabtu, 21 November 2009 | 12:50 WIB
kali ini saya menyesaaaaaal saat pilpres milih SBY.

Putih @ Sabtu, 21 November 2009 | 12:34 WIB
Capek dechhhhhhhhhh. JK where are you????? We miss you, because you are the real president